Artikel Pilihan

HEADLINE

Artikel Pilihan

Search This Blog

Culture

+

Nasional

+

Iklan

Terkini

Iklan

Bisnis

+

Iklan

INFORMASI TANPA BATAS
WWW.SATELIT9.INFO

Wow APBD DKI 2015 Tunjangan Rumah Ketua DPRD Rp 40 Juta, Anggota Rp 30 Juta

Satelit9.net Jakarta -Evaluasi APBD DKI 2015 dibahas‎ oleh Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI. Di APBD termuat tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD, nilainya puluhan juta, meningkat dari tahun sebelum
nya.
"Tunjangan perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI, dari yang semula Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono‎ dalam rapat di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Ternyata Pimpinan‎ DPRD akan mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 40 juta. Untuk anggota DPRD, tunjangan perumahan juga mengalami peningkatan.
"Untuk anggota DPRD, dari Rp 15 juta menjadi Rp 30 juta‎," kata Heru.
Heru menyatakan hal itu sebagai anggaran yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Bila DPRD bersepakat dalam pembahasan evaluasi APBD ini, ‎maka Heru akan meminta persetujuan ke Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

"‎Itu biar area kami nanti, kami sampaikan ke Pak Gubernur," kata Heru.
Namun pihak DPRD tak lantas memberikan persetujuan eksplisit. Justru anggota Banggar dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menyatakan harusnya tunjangan perumahan untuk DPRD‎ diperbesar saja tanpa tanggung-tanggung.
"‎Pak Heru janganlah melaunching saja Rp 30 juta uang perumahan, saya berharap Rp 70 juta, Pak. Supaya dalam pekerjaan, kita bisa lebih baik," ujar Ketua Fraksi NasDem ini dengan santai.
Ternyata, dari penuturan Bestari, besaran yield home pay yang dikantongi anggota DPRD DKI masih jauh dengan yield home pay dewan di Tangerang Selatan‎.

‎"Kita dibanding Tangerang Selatan saja jauh. Dia yield home pay DPRD Rp 30 juta, kita Rp 26,600 juta Padahal dia tingkat kota dan kita tingkat provinsi," kata Bestari. ‎
Dia mengaitkan dengan tunjangan gaji untuk PNS DKI yang mengalami kenaikan. Bestari menyoroti anggaran tunjangan untuk Dinas-dinas di Pemprov DKI malah lebih besar dari anggaran untuk Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan rakyat lain. Maka ini disebutnya tidak pro rakyat dan masih mengandung 'ketimpangan'.
"‎(Bila dikatakan) Tunjangan Kinerja ini dinaikkan karena tunjangan untuk dewan juga dinaikkan, ini jadi kekanak-kanakan. Padahal yang dinaikkan masih sangat kecil dibanding sekarang. Wong kita dibanding Tangerang Selatan saja jauh," kata Bestari.

Post a Comment