Satelit9.net Jakarta -Anggota DPR Daniel Johan mengatakan komisi IV akan meminta klarifikasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait traktor sumbangan Presiden Joko Widodo kepada petani yang ditarik setelah masa reses usai. Tak menunggu lama, Amran ternyata langsung memberikan klarifikasinya."Jadi Mentan tadi langsung hubungi saya. Saya sebagai komisi IV menghargai responsif proaktif Mentan bisa cepat menanggapi sehingga jelas. Mentan cepat respon dan tidak menunggu setelah reses," ujar Daniel di Jakarta, Sabtu (21/3/2015).
Menurut Daniel, Amran menjelaskan bahwa traktor-traktor memang ditarik oleh pabrik namun bukan karena Kementan meminjamnya untuk seremoni pemberian sumbangan. Traktor tersebut akan didistribusikan ke titik-titik lain.
"Mentan menjamin semua alat pertanian tersebut akan sampai kepada petani yang memang menjadi haknya. Jadi intinya tidak tepat istilah pinjam," kata Daniel.
"Tapi barang alat pertanian yang sama yang akan diterima petani dipercepat proses penyerahannya sehingga bisa digunakan petani saat masa panen. Dan ini tujuannya agar alat pertanian berguna dan bisa meningkatkan produktivitas pada masa panen raya berikut," sambung politisi PKB itu.
Amran pun disebut Daniel mengatakan bahwa traktor yang ditarik disimpan di gudang dan hanya di satu titik saja. Traktor belum bisa langsung disebar atau didistribusikan ke lokasi lain karena ada miskomunikasi.
"Yang seharusnya itu ditarik pabrik untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi lain, tapi ini beneran ditarik pabrik ke gudang, tapi itu hanya terjadi di satu titik saja, dan setelah diperjelas, baru berjalan dengan benar dan segera didistribusikan ke lokasi-lokasi lain," tandas Daniel.Miskomunikasi yang dimaksud adalah karena Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan tidak mengkomunikasikan maksud Mentan untuk mempercepat distribusi traktor kepada para stakeholder dengan jelas. "Yang membuat kisruh adalah Dirjen tidak mengkomunikasikan maksud dan niat baik Mentan ke para pihak dengan baik dan clear," tutur Daniel.
Wasekjen PKB ini pun berharap agar kejadian penarikan traktor ini bisa menjadi pembelajaran sebagai aboriginal admonishing khususnya bagi para birokrasi untuk menjalankan kebijakan menteri. Daniel juga meminta supaya hal serupa tidak terulang.
"Karena pertanian itu menyangkut siklus waktu, bila telat maka upaya kedaulatan pangan bisa gagal total. Seperti pupuk bibit jangan sampai telat ke petani, jangan sampai dibutuhkan pupuk nggak ada, begitu telah lewat pupuk over stock. Pertanian itu sensitif terhadap ketepatan waktu," jelasnya.
Meski Mentan telah mengklarifikasi secara personal, Daniel mengatakan Komisi IV akan tetap membahas permasalahan ini saat raker usai reses nanti. Namun lebih pada pembahasan agar tidak lagi ada permasalahan seperti itu.
"Kalau terulang maka Mentan harus memberi sanksi kepada bawahannya. Nasib petani dan Nawa Cita tergantung dari kinerja Mentan salah satunya," pungkas Daniel.
Post a Comment