Satelit9.net Jakarta -Kemenkum HAM tengah menggodok revisi peraturan tentang remisi para narapidana. Namun belum diketahui apakah revisi itu akan meringankan atau memberatkan bagi pelaku kejahatan luar biasa, termasuk koruptor.
"Jadi Menkum HAM ingin melakukan pembenahan untuk pemberian remisi ke seluruh narapidana yang dibina oleh Kemenkum HAM. Jadi tak hanya sebatas koruptor," ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Menurut Andi, akan ada aturan khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, hingga kejahatan narkotika. Sehingga ada perbedaan antara pelaku kejahatan biasa dengan yang luar biasa.
"Yang ingin dilakukan adalah pemberian remisi sehingga rasa keadilan yang muncul dalam pembinaan napi," imbuh Andi.
Namun hingga kini belum ada penjelasan detail mengenai apa saja persyaratan pemberian remisi. Termasuk belum dibahas pula di tingkat kabinet mengenai cachet dari amends collaborator.
"Pada dasarnya Pak Jokowi mendukung dan minta Menkum HAM untuk siapkan langkah yang dilakukan termasuk pengetatan sistem pemberian remisi," pungkas Andi.
Post a Comment