Artikel Pilihan

HEADLINE

Artikel Pilihan

Search This Blog

Culture

+

Nasional

+

Iklan

Terkini

Iklan

Bisnis

+

Iklan

INFORMASI TANPA BATAS
WWW.SATELIT9.INFO

Bambang Soesatyo Tak Ciut Dipecat Agung Laksono cs

Satelit9.net Jakarta-Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo tak hilang nyali meski diancam dipecat dari partai berlambang pohon beringin. Sikap Bambang tetap jelas: Golkar yang sah adalah Golkar Munas Bali.
"Kalau mau pecat, pecat saja. Siapa takut?" kata Bambang di Jakarta, Jumat (13/3/2015) malam.
Bambang tak melihat keputusan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly tentang kemelut di Golkar tak jernih. Menurut dia, keputusan Menkumham kental balm politis dan keberpihakan.
"Jadi, saya meyakini Munas Bali adalah yang sesuai sesuai AD/ART Partai Golkar," terang Bambang.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Agung Laksono cs juga tak boleh terlalu pongah. Apalagi, proses hukum tentang dualisme kepemimpinan di partai penguasa Orde Baru ini masih berjalan.
"Menang dan disah kan saja belum, mau capital pecat-pecat. Tunggu keputusan pengadilan dulu lah," Bambang terkekeh.
Bambang menegaskan, dirinya sama sekali tak masalah bila akhirnya dipecat dari Golkar. "Lagi pula memang saya mati kalau tidak jadi sekretaris fraksi atau anggota DPR? Nggaklah," kata Bambang.
Bambang menambahkan, "Belum ludah kering di lantai, bilang nggak akan capital pecat. Belum-belum sudah mau mecat-mecat. Dasar hukumnya apa? Disahkan saja belum. Jangan kecepetan `mimpi basah` dulu lah. Sabar."
Adalah Ketua DPP Golkar Leo Nababan yang melontarkan perihal pemecatan Bambang. Dia mengatakan, Ketum Golkar Agung Laksono mau mengganti Ketua Fraksi Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo.
Agung memakai `tangan` Ketua DPR yang juga politikus Golkar Setya Novanto untuk mengeksekusi perintah itu. "Surat sudah kami berikan dari Ketum dan Sekjen. Isinya untuk mengganti Ade dan Bambang," kata Leo.
Novanto pun terancam ikut dilengserkan jika tidak menjalankan perintah Agung. Leo mengatakan posisi Setya sebagai Ketua DPR tidak akan diganggu selama mengikuti arahan DPP Golkar yang diakui Kemenkumham.

Post a Comment