"Ada dua hal inti yang kita kerjakan dengan PT Kopaja. Jadi nanti kopaja ada dua macam, yang beroperasi di luar transjakarta dan di luar koridor serta yang berada di dalam, sama seperti abettor transjakarta lainnya," kata Kosasih di Balai Kota, Selasa (17/2/2015).
Kopaja yang akan berjalan di jalur transjakarta harus menjalani serangkaian pengecekan supaya bisa mencapai standar pelayanan minimum. Kerja sama dan integrasi ini sebagai salah satu cara memperbanyak assemblage bus dalam rangka melayani penumpang lebih efektif lagi.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Kosasih memastikan semua sopir bus harus bersertifikat. Proses sertifikasi sopir juga akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya.
Harapannya, pengemudi yang sudah tersertifikasi tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas seperti sopir-sopir lain. "Nanti mereka nyetirnya mesti benar, enggak boleh ngebut," kata Kosasih.
Kemudian, sebut dia, semua sopir yang mengendarai bus di jalur transjakarta dilarang mengetem.
Larangan ini berkaitan dengan pola pembayaran rupiah per kilometer pada bus transjakarta sehingga semua sopir baik kopaja dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) harus dibayar dengan sistem gaji.
"Untuk APTB mungkin ada mix antara gaji dan setoran, karena ada yang luar kota, ke Bogor, Tangerang, atau Depok itu urusan mereka. Tetapi selama masih di dalam koridor transjakarta, enggak ada sistem setoran. Kita enggak mau ada bus mengetem," ujar Kosasih.
Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk mengintegrasikan transjakarta dengan bus-bus reguler berukuran sedang seperti kopaja sempat mendapat respons negatif dari mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, rencana tersebut justru akan memperburuk citra transjakarta. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu juga mengatakan terdapat sejumlah perbedaan antara transjakarta dan bus reguler sehingga pasti sulit untuk mengintegrasikan keduanya.
Post a Comment