Untuk mendapatkan persetujuan, dia harus lolos uji fit and able analysis di DPR. Sementara saat ini, Dewan tengah reses hingga 22 Maret mendatang.
Di tengah masa menunggu itu, Badrodin tak tinggal diam. ”Saya menyiapkan materi-materi yang terkait dengan fit and able analysis dan affairs ke depan kelak," ujarnya kepada satelit9.net jumat malam(20/2)
"Masih banyak waktu tapi harus dimulai dari sekarang dan saya juga memimpin Polri karena saya saat ini adalah pelaksana tugas, tanggungjawab, dan wewenang Kapolri,” dia menambahkan.
Jika DPR menyetujuinya sebagai Kapolri, setidaknya ada beberapa fokus yang akan digenjot oleh jenderal berdarah Madura tersebut. “Yaitu aspek pembinaan, aspek operasional, dan peningkatan profesionalisme Polri dalam kasus-kasus tertentu," katanya.
Pembinaan itu misalnya, Polri akan menerapkan pola rekrutmen yang proaktif di bidang sumber daya manusia (SDM). "Jika selama ini kita hanya menunggu siapa saja siswa-siswi SMA/sederajat yang mau masuk Akpol atau bintara Polri, maka nanti kita akan lebih proaktif mendatangi SMA dan yang sederajat itu,” ujarnya.
Dengan mendatangi sekolah-sekolah tersebut, kata Badrodin, para siswa-siswi yang hendak bergabung dengan Polri itu diharapkan memiliki informasi apa yang perlu disiapkan untuk bisa lolos menjadi anggota Polri.
”Kita juga sekaligus bisa melihat rekam jejak para siswa-siswi itu" katanya. "Jadi kita bisa tahu bagaimana ibadah mereka atau apa misalnya mereka itu tukang minum atau tukang berantem. Selama ini kan hal-hal seperti ini tidak terdeteksi saat psikotes,” dia melanjutkan.
Sedangkan aspek operasional dan profesional, Badrodin bermimpi bisa mewujudkan polisi yang tidak melakukan pelanggaran dalam bidang apapun yang bisa menimbulkan keluhan masyarakat.
”Menciptakan polisi yang bisa dipercaya dan pada akhirnya bisa bekerja sama dengan masyarakat karena tantangan Polri ke depan tentu semakin berat," katanya.
"Termasuk tantangan untuk memberantas tindak pidana korupsi bersama-sama dengan KPK dan jaksa. Saya optimistis dengan pelantikan pimpinan KPK baru, maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini jadi ganjalan,” Badrodin menambahkan.
Masalah itu, lanjut Badrodin, disebabkan buruknya kualitas hubungan di antara kedua lembaga itu. Selama ini kedua institusi ini baru aktif berkomunikasi dan berkoordinasi saat ada kasus. Padahal pencegahan adalah hal yang lebih penting, termasuk pencegahan bagi anggota Polri untuk tidak melakukan korupsi dan gratifikasi.
.jpg)
Post a Comment