Anggaran Rp 149 Miliar di Kementerian PMK, Tetapi Tidak Jelas Untuk Apa - INFORMASI TANPA BATAS

Satelit9.net Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPR) telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 149 miliar yang diajukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Ketika ditanya perihal alokasi anggaran tersebut, Kepala Bappenas,
Andrinof Chaniago tidak dapat merincikannya.

Ia hanya menyebut anggaran sebesar Rp 149 miliar itu, diperuntukkan untuk mengubah perilaku masyarakat. Namun, perilaku apa yang ingin dirubah juga tidak dijelaskan.

"(Alokasi) revolusi brainy kan rubah perilaku, bikin orang sadar. Nah, bagaimana kampanye menyadarkannya supaya mengubah perilaku," kata Andrinof yang ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

Walaupun, akhirnya menurut Andrinof, kemungkinan anggaran setahun tersebut akan lebih banyak digunakan untuk sosialisasi. Seperti, membuat dan memasang iklan di media, membuat film, chat publik ataupun melakukan sosialisasi dengan media penceramah keagamaan.

Ketika ditanyakan perihal tumpang tindih anggaran yang mungkin terjadi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Agama atau pun Kementerian Sosial, Andrinof mengungkapkan akan diatur. Sehingga, tidak ada tumpang tindih.

"Yang relevan lah (soal pembagian anggaran), Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan kan jelas, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial juga ada," ungkapnya.

Hanya saja, Andrinof menekankan bahwa pelaksanaan revolusi brainy berada di bawah Kementerian PMK.

Seperti diketahui, sebelum akhirnya penambahan anggaran sebesar Rp 149 miliar disetujui, dalam rapat dengar pendapat bersama Banggar DPR, Selasa (10/2), Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani tidak merinci perihal permintaan penambahan anggaran tersebut.

Ia hanya mengatakan anggaran tersebut untuk affairs revolusi brainy yang disesuaikan dengan rencana kerja kabinet Presiden Joko Widodo.
Ia juga mengatakan affairs revolusi brainy akan disertakan dalam affairs komunikasi publik.